Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang tindak pidana politik uang. Tujuan penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kabupaten Kediri dan menganalisis kendala dalam penerapan Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kabupaten Kediri. Metode penelitian ini menggunakan socio legal research (empiris). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kabupaten Kediri sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri sesuai dengan fungsinya melakukan pengawasan dan mengawal terselenggaranya Pemilu. Faktor penyebab politik uang pada Pemilu 2024 di Kabupaten Kediri, yaitu: pendidikan, ekonomi, dan lemahnya penegakan aturan di tengah masyarakat. Kendala dalam penerapan Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kabupaten Kediri, yakni: Pertama, terdapat laporan dugaan politik uang yang tidak ditemukan saksi guna pembuktian sehingga menyebabkan proses pengkajian laporan tidak dapat dituntaskan. Kedua, terbatasnya kesadaran hukum dari peserta pemilu, tim kampanye, pasangan calon, dan masyarakat. Ketiga, terbatasnya pemahaman hukum. Keempat, terdapat paradigma bahwa hukum yang berlaku hanya dianggap sebagai simbolis. Kelima, faktor internal sehingga menyebabkan Bawaslu Kabupaten Kediri cukup sulit untuk menyelesaikan tugasnya. Keenam, faktor eksternal dari Bawaslu Kabupaten Kediri.

Kata Kunci: Politik uang. Tindak pidana. Penegakan hukum.