Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang larangan dalam kampanye Pemilihan Umum. Tujuan penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 280 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Desa Tempurejo dan menganalisis hambatan dan upaya penyelesaian dalam penerapan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Desa Tempurejo. Metode penelitian ini menggunakan socio legal research (empiris). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengawasan terhadap kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 di Desa Tempurejo yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara Nomor 002 dan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tempurejo sudah sesuai dengan Pasal 280 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Terdapat dua hambatan, yaitu: Pertama, saat masa tenang dan penertiban APK, PTPS Desa Tempurejo kurang mencermati APK yang masih terpasang secara menyeluruh sehingga menyebabkan kurang tertibnya masa tenang. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut ialah seluruh PTPS Desa Tempurejo melakukan pengkroscekan kembali terhadap APK yang terpasang di seluruh tempat di Desa Tempurejo, terutama di lokasi-lokasi yang belum dilakukan pengecekan. Kedua, ada salah satu TPS yang di mana petugas Pemilu di dalamnya kurang memahami cara mengoperasikan aplikasi Siwaslu dan informasi-teknologi sehingga menyebabkan terhambatnya kegiatan pelaporan. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut ialah PKD Desa Tempurejo mengadakan pertemuan dan sesi sharing pengetahuan tentang cara mengoperasikan aplikasi Siwaslu dan informasi-teknologi bagi seluruh PTPS Desa Tempurejo.

Kata Kunci: Pelanggaran. Kampaye Pemilu. Penegakan hukum