Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui justifikasi hukum dan faktor-faktor yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang pencabutan Pasal 14 dan15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta untuk menilai konsekuensi hukum dari keputusan tersebut. Mengenai niat mencabut Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, lihat UUD Nomor 78/PUU-XXI/2023. Sejumlah faktor lain juga turut dipertimbangkan dalam kajian tesis ini, seperti komponen undang-undang terkait pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 78/PUU-XXI/2023 menegaskan peran penting kebebasan berekspresi dan hak informasi dalam kerangka demokrasi dan hak asasi manusia Indonesia. Hal ini tertuang dalam kekhawatiran hukum seputar pencabutan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas pengetahuan dan kebebasan berpendapat, membawa implikasi yang signifikan. Penafsiran ini dapat memperkuat hak-hak individu dan mendorong terciptanya masyarakat yang demokratis dan terbuka.

Kata Kunci: Analisis hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi. Penghapusan pasal karet. Pencemaran nama baik dan berita bohong.