Lagu daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, namun banyak di antaranya tidak diketahui penciptanya. Hal ini menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap lagu daerah dan meningkatkan risiko klaim budaya oleh negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan klaim terhadap lagu daerah yang tidak diketahui penciptanya serta menawarkan rekonstruksi hukum yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan perbandingan. Studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis regulasi hak cipta di Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesamaan budaya, anonimitas pencipta, kurangnya dokumentasi, serta lemahnya regulasi hukum menjadi faktor utama dalam klaim budaya oleh negara lain. Regulasi hak cipta di Indonesia menetapkan bahwa ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan. Sebagai solusi, diperlukan upaya rekonstruksi hukum melalui harmonisasi regulasi dengan standar internasional, inventarisasi lagu daerah, serta kerja sama dengan organisasi seperti UNESCO dan WIPO. Perlindungan ini juga harus diperkuat dengan mekanisme ekonomi, seperti sistem royalti, guna memastikan manfaat bagi komunitas budaya. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, lagu daerah dapat terlindungi dari eksploitasi dan tetap menjadi bagian dari warisan budaya nasional yang diakui secara internasional.