Pada saat ini di seluruh negara sedang mengalami kondisi era digitalisasi yang penggunaannya teknologi digital luas hampir dalam semua aspek kehidupan manusia, Begitu juga dengan Mahkamah Agung, yang berusaha menyesuaikan tuntutan perkembangan zaman digitilasasi yang ada, sebagaimana arahan dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk mengeluarkan surat edaran mahkamah agung nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Adapun rumusan masalah penelitian ini Bagaimana Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi di Pengadilan Negeri Kediri) dan Apa saja hambatan-hambatan Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tala Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi di Pengadilan Negeri Kediri). Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi di Pengadilan Negeri Kediri) dan untuk mengetahui saja hambatan- hambatan Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi di Pengadilan Negeri Kediri). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Metode penelitian empiris yang dilakukan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode pendekatan kasus. Adapun Hasil penelitian menunjukkan Implementasi surat edaran mahkamah agung nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat (studi di pengadilan negeri kediri) ditinjau dari segi teori efektivitas hukum sudah berjalan namun masih belum optimal karena ada beberapa hal yang mengalami hambatan dalam penerapannya. Beberapa kendala atau hambatan yang ditemui dalam implementasi surat edaran mahkamah agung nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat (studi di pengadilan negeri kediri) disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu utamannya faktor masyarakat dan faktor budaya yang mana dari faktor masyaralat yang masih minim dalam pemanfaatan teknologi dan juga budaya malu untuk datang ke persidangan dan Secara garis besar beberapa tawaran solusi dari sudut pandang efektivitas hukum terhadap kendala/hambatan yang terjadi dapat diminimalisir yaitu dengan pemanfaatan teknologi, sosialisasi serta edukasi kepada khalayak umum dan juga penekanan untuk menjalin sinergitas analara pihak pengadilan dan pihak berperkara.

Kata kunci: Surat Edaran, Mahkamah Agung.