Studi ini membahas pada tahun 2024 sejumlah 88 penyandang disabilitas di Kota Kediri belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Kota Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya peminatan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik khususnya terhadap kaum penyandang disabilitas di Kota Kediri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kediri seharusnya lebih diperhatikan pelayanan publik kaum disabilitas ini terutama terhadap pelayanan publik terhadap administrasi kependudukan E-KTP tanpa adanya diskriminatif karena kaum penyandang disabilitas ini juga memiliki hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Rumusan masalah ini yaitu Bagiamana penerapan hak pelayanan publik terhadap administrasi kependudukan E-KTP bagi penyandang disabilitas di Kota Kediri? dan Apa saja kendala dalam penerapan hak pelayanan publik terhadap administrasi kependudukan E KTP oleh Dispendukcapil Kota Kediri bagi penyandang disabilitas di Kota Kediri?. Tujuan dalam penelitian ini, untuk untuk menganalisis penerapan tentang hak pelayanan publik terhadap administrasi kependudukan E-KTP bagi penyandang disabilitas di Kota Kediri dengan berpedoman Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan untuk menganalisis kendala penerapan dalam memenuhi hak pelayanan publik terhadap administrasi kependudukan E-KTP oleh Dispendukcapil Kota Kediri bagi warga penyandang disabilitas di Kota Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Kata Kunci: Disabilitas. Pelayanan publik, Kartu Tanda Penduduk.