Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/P/HUM/2023 tentang Keterwakilan Perempuan di KPU Kota Kediri yang telah di tetapkan bahwa partai politik wajib memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Skripsi ini melakukan analisi hukum terhadap putusan tersebut dan mengkaji implikasinya terhadap pemilu 2024. Dalam analisi ini, skripsi ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk peraturan perundangan, kebijakan politik dan praktik politik yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan. Hasil analisis ini menunjukan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 24/PHUM/2023 memiliki implikasi signifikan terhadap meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilu 2024 dan memerlukan perubahan paradigma dalam politik Indonesia. Skripsi ini berharap dapat memberikan kontribusi pada diskusi dan debat tentang keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia.
Kata Kunci : Analisis Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Implikasi terhadap Pemilu, Keterwakilan Perempuan, Kuota 30%