Masalah umum di negara-negara kaya dan berkembang adalah kemacetan lalu lintas. Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa kecelakaan tidak dapat sepenuhnya diberantas di negara ini. Sistem peradilan pidana terbukti lebih efektif daripada langkah-langkah di luar hukum untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Kediri. Penulis berupaya memahami dan mendalami evolusi pengertian keadilan restorative dalam kasus kasus yang melibatkan kecelakaan lalu lintas, selain menelaah konsekuensi hukum Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Ketika penyelesaian di luar pengadilan layak, keadilan restorative dapat digunakan sebagai Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak banyak batasan penggunaan keadilan restorative oleh Polda Kota Kediri dalam kasus kasus yang melibatkan kecelakaan lalu lintas. Aparatur desa juga akan diberitahu jika resolusi damai telah dicapai antara para pihak tanpa menggunakan kekerasan dan jika masing-masing pihak telah menandatangani atau mencap lembar perjanjian. Ini memenuhi keinginan masyarakat untuk menyelesaikan konflik di luar sistem pengadilan juga. Perkembangan dan persetujuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) telah mengakibatkan peningkatan kegiatan kriminal. Posisi ini semakin diperkuat dan diperjelas dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (PERPOL) tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restorative.

Kata Kunci : Penerapan, Restorative Justice, Kecelakaan lalu lintas