Faktor utama penyebab truk kelebihan muatan adalah masalah ekonomi, misalnya pemilik barang atau pemilik truk berusaha meminimalkan biaya transportasi dengan mengangkut muatan berlebih. Di sisi lain, penegakan hukum belum optimal. Pembatasan muatan truk melalui jembatan timbang gagal mencegahnya. Tanpa intervensi lebih lanjut dari pemerintah, penggunaan truk dengan muatan berlebih secara terus menerus menyebabkan masalah serius pada kebijakan preservasi dan perencanaan perkerasan jalan di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya di Indonesia terkait dengan truk yang kelebihan muatan fokus pada analisis faktor kerusakan kendaraan dan sisa masa pakai. Sementara penelitian lain menganalisis kerugian akibat truk kelebihan muatan. Berdasarkan data stasiun timbang Dinas Perhubungan Kota Kediri dan total berat kotor kendaraan. Makalah ini selanjutnya melibatkan analisis beban gandar berdasarkan survei berat dalam gerakan. Dengan menggunakan analisis tersebut, data lalu lintas dapat mewakili beban aktual dan dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Kediri dilakukan dengan optimal oleh jajaran yang berwenang. Beberapa instansi yang berwenang tersebut antara lain Dinas Perhubungan Kota Kediri dan Satpol PP. Utamanya Dinas Perhubungan Kota Kediri telah banyak menjalankan kegiatan penertiban di beberapa wilayah yang memiliki peluang besar sebagai jalur pengiriman logistik oleh kendaraan kendaraan yang bermuatan besar. Kendaraan kendaraan yang telah melanggar peraturan dari UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut akan mendapatkan teguran sesuai dengan implementasi kebijakan publik yang ditetapkan. Pasal 307 sendiri mengatur tentang lamanya penjara kurungan sekaligus besaran denda yang harus diperoleh pengemudi yang telah melanggar peraturan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri tentang UULAJ. Disini pengawasan yang dilakukan dengan terus memaksimalkan Razia atau penertiban di beberapa ruas jalan. Selanjutnya, Dinas Perhubungan Kota Kediri juga bekerjasama dengan Satpol PP Kota Kediri untuk meminimalisir jika terjadi pelanggaran di jalan raya. Penyitaan SIM sekaligus surat izin beroperasi bagi beberapa kendaraan yang melanggar juga diberikan untuk memberikan efek jera. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Kediri juga meningkatkan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk meningkatkan uji kelayakan di beberapa UPPKB. Kondisi ini untuk menghindari adanya pungli yang dilakukan oleh oknum tertentu sehingga regulasi yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Ketika uji KIR berlangsung, maka beberapa kendaraan harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai kondisi kendaraan dan lamanya servis yang dilakukan.

Kata Kunci : UULAJ, Over Dimension Over Loading, Sarana Transportasi.