Studi ini mengkaji penerapan double criminality principle dalam proses ekstradisi, pada kasus Djoko Tjandra dan Maria Lumowa. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji secara mendalam penerapan double criminality principle dalam proses ekstradisi pada kasus Djoko Soegiarto Tjandra dan Maria Pauline Lumowa serta untuk mengkaji secara mendalam implikasi yang akan dihadapi Indonesia apabila menerapkan double criminality principle dalam hukum nasional. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstradisi Djoko Tjandra tidak memenuhi syarat double criminality principle karena kendala administratif, sehingga prosesnya dilakukan melalui metode P to P dan bukan melalui mekanisme ekstradisi formal. Sementara itu, ekstradisi Maria Lumowa memenuhi syarat double criminality principle, meski prosesnya dilakukan berdasarkan asas repriocity. Penerapan double criminality principle memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses ekstradisi. Prinsip ini dapat menghambat ekstradisi jika terdapat perbedaan dalam definisi kejahatan antara Indonesia dan negara lain. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi khusus penting untuk memastikan kesepahaman terkait definisi kejahatan yang dapat diekstradisi. Namun, perbedaan definisi tindak pidana sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga memperumit proses ekstradisi. Selain aspek hukum, faktor diplomatik juga berperan dalam proses ekstradisi. Negara harus menyeimbangkan antara penegakan hukum dan menjaga hubungan bilateral dengan negara lain. Pembatasan ekstradisi juga dapat terjadi jika suatu tindakan tidak dianggap sebagai kejahatan dalam hukum nasional, meskipun merupakan pelanggaran di negara lain. Selain itu, aspek kedaulatan negara menjadi pertimbangan utama. Indonesia dapat menolak ekstradisi jika terdapat risiko perlakuan hukum yang tidak adil di negara peminta, demi menjaga kepentingan nasional serta hubungan internasionalnya.

Kata Kunci: Ekstradisi. Double Criminality Principle. Korupsi