Studi ini untuk mendriskipsikan dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 8 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri. Pasal tersebut mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan. Tujuan penelitian ini untuk mendiskipsikan dan menganalisis lebih mendalam terkait pelaksanaan penegakan hukum dan mekanisme penanganan pengaduan konsumen terkait pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang dapat melaksanakan penegakan hukum di UPT Perlindungan Konsumen Kediri ada di seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri dan BPSK Kediri. Akan tetapi di seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri belum bisa melakukan penegakan hukum dalam hal penyidikan dan penyelidikan terkait Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena belum memenuhi syarat minimal 2 PPNS akan tetapi di UPT perlindungan konsumen Kediri masih ada 1 PPNS. Dan untuk mekanisme penanganan pengaduan konsumen ada di Seksi pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di UPT perlindungan konsumen Kediri. Ada beberapa hambatan Terutama ada Bukti-bukti kurang, misalkan: perjanjiannya kurang jelas dan pelaku usahanya kurang jelas domislinya serta luasnya lingkup kerja UPT Perlindungan Konsumen yang menjadi penghambat dalam mekanisme penangan pengaduan.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Konsumen, Kadaluwarsa, Perlindungan konsumen.