Penelitian ini membahas tentang tindakan aborsi dengan adanya sebuah pemaksaan yang menunjukan pentingnya memerangi sebuah kekerasaan seksual dengan mengakui hak korban dan memberikan perlindungan hukum yang lebih ketat. Pengaturan tindakan aborsi harus diatur secara jelas sesuai dengan tujuan agar tidak terciptanya perdebatan dan ketidakpastian. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji secara mendalam pemaksaan aborsi dapat atau tidak dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dan penjatuhan sanksi bagi pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekataan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemaksaan aborsi sering kali terjadi dalam konteks kekerasan seksual, terutama pada korban pemerkosaan yang menghadapi tekanan untuk menggugurkan kehamilan yang tidak diinginkan. Berdasarkan definisi kekerasan seksual yang mencakup setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, penelitian ini menegaskan bahwa pemaksaan aborsi memenuhi unsur kekerasan seksual baik secara fisik maupun psikologis meliputi tanpa persetujuan, paksaan, ketidaksetaraan kekuatan, pelanggaran, niat, dan dampak. Penelitian ini menunjukkan pemaksaan aborsi belum diatur secara eksplisit, Melihat pemaksaan aborsi telah memenuhi unsur kekerasan seksual tindakan tersebut seharusnya diakui sebagai bentuk kekerasan seksual. Sanksi bagi pelaku pemaksaan aborsi dapat dirujuk pada ketentuan dalam KUHP, di mana tindakan menggugurkan kandungan tanpa persetujuan dapat dikenakan pidana penjara hingga dua belas tahun.

Kata Kunci: Pemaksaan aborsi. Kekerasan seksual. KUHP. UU TPKS.