Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengalami kekerasan seksual di Kabupaten Kediri. Meskipun regulasi telah mengatur perlindungan hukum bagi ODGJ, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Baik dari sisi Dinas Sosial Kabupaten Kediri maupun keluarga korban, masih terdapat banyak hambatan dalam menangani dan memenuhi hak-hak ODGJ yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kediri, serta menganalisis dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan keluarga atau pihak lain dalam melindungi hak korban. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi ODGJ telah diatur dalam perundang-undangan, penerapannya belum berjalan optimal. Faktor utama yang menjadi kendala meliputi kesulitan dalam pembuktian kasus, minimnya dukungan keluarga, serta stigma sosial yang menganggap ODGJ sebagai aib. Dinas Sosial Kabupaten Kediri dapat mengatasi hambatan ini dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memperkuat bukti dalam kasus kekerasan seksual. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada keluarga dan masyarakat untuk mengubah pola pikir negatif terhadap ODGJ. Dinas Sosial juga dapat memberikan bantuan bagi keluarga yang kesulitan dalam pembiayaan perawatan dan rehabilitasi korban. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan hak-hak ODGJ dapat terpenuhi secara lebih optimal.

Kata kunci: Perlindungan hukum, ODGJ, kekerasan seksual, Dinas Sosial, Kabupaten Kediri.