Salah satu media kampanye dalam Pilkada adalah debat publik. Untuk debat calon tunggal dalam pilkada diatur dalam PKPU No. 13 Tahun 2024. Dimana calon tunggal diwajibkan mengikuti debat terbuka untuk menyampaikan visi dan misiserta program kerja mereka. Pada fenomena calon tunggal permasalahan pada konteks debat publik, karena tidak ada kompetisi antar calon serta tidak ada sesi tanya jawab dengan masyarakat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektifitas debat pada satu pasangan calon dalam pilkada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui esenti tujuan debat publik dalam Pilkada, untuk merekomendasikan pengaturan mengenai debat publik pada calon tunggal dalam Pilkada untuk kedepannya berdasarkan prinsip efektif. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan prundang undangan, pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Hasil penelitian yaitu (1) Pengaturan calon tunggal dalam UU Pemilihan Kepala Daerah pertama kali diatur melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang kemudian diadopsi dalam mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon dalam Pasal 54C UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. (2) Untuk debat calon tunggal dalam pilkada Tahun 2024 diatur dalam PKPU No. 13 Tahun 2024. Dimana calon tunggal diwajibkan mengikuti debat terbuka untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja mereka, tanpa ada sesi tanya jawab pada masyarakat. (3) Dalam konteks debat publik untuk calon tunggal dalam pilkada kurang efektif dalam hal mengenai esensinya. Maka dari itu perlunya Reformulasi mengenai pengaturan debat calon tunggal dalam Pilkada pada pasal 68 ayat (1) dan (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yaitu perlu adanya sesi tanya jawab serta melakukan kolaborasi dengan media.

Kata kunci : Debat Publik, Calon Tunggal Kepala Daerah, Efektif