Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban negara terhadap penggunaan Swarm Drone Artificial Intelligence dalam konflik bersenjata menurut Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penggunaan Swarm Drone Artificial Intelligence dalam konflik bersenjata menurut Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban negara yang menggunakan Swarm Drone Artificial Intelligence pada konflik bersenjata ditinjau dari Hukum Internasional. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, pertama penggunaan senjata melanggar Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949. Pelanggaran tersebut sudah melampaui batas prinsip-prinsip penting didalamnya, mulai dari prinsip pembatasan (Limitation Principle), prinsip pembedaan (Distinction Principle), prinsip proposionalitas (Proportionality Principle), dan prinsip kehati-hatian (Precautionary Principle) mengabaikan pencegahan (Precaution). Kedua bentuk pertanggungjawaban negara (State Responsibility) yang menggunakan Swarm Drone Artificial Intelligence dalam konflik bersenjata adalah melakukan penghentian tindakan salah (Wrongful Acts), memberikan ganti rugi secara penuh (Full Reparation), dan memiliki kewajiban untuk menyelidiki, menjatuhi hukuman, dan melakukan sebuah penuntutan berupa kejahatan perang yang dilakukan oleh pelaku utama yaitu mengenai tanggung jawab komando (Individual Responsibility). Pengajuan pengadilan menggunakan dua jalur yaitu, Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court).

Kata Kunci: Swarm Drone Pertanggungjawaban, Pelanggaran. Artificial Intelligence,