Penelitian ini mengkaji tentang imigran ilegal pemilik KTP palsu yang ada di Indonesia dengan fokus pada kebijakan keimigrasian dan kependudukan. Karena pada penerapannya kurang sesuai dengan Undang Undang yang berlaku serta pada kebijakan keimigrasian dan kependudukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana kedudukan hukum imigran ilegal pemilik dokumen kependudukan menurut kebijakan kependudukan di Indonesia serta bagaimana penegakan hukum terhadap imigran ilegal pemilik KTP palsu berdasarkan keimigrasian di Indonesia. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi dampak penggunaan data palsu dalam proses imigrasi ilegal baik dari kebijakan kependudukan dan bagaimana hal ini memengaruhi kebijakan pengendalian imigrasi. Metode penelitian ini menggunakan legal research (normatif). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan hukum imigran ilegal yang menggunakan dokumen kependudukan palsu di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan melanggar hukum serta mengancam keamanan negara, dan merusak admisitrasi kependudukan. Meskipun sanksi dalam Undang-Undang kependudukan belum jelas bagi imigran ilegal mereka dapat dijerat pasal pemalsuan. Kendala penegakan hukum masih tedapat kekurangan pada pemahaman masyarakat dan ketidakjelasan regulasi terutama terkait penggunaan dokumen kependudukan palsu.

Kata Kunci : Imigran ilegal, Kebijakan Keimigrasian, Kebijakan Kependudukan