Studi ini mengkaji Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang tidak ada aturan mengenai jarak dan zonasi antara pasar tradisional dan toko modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pemerintah Kota Kediri dalam memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional yang terdampak meluasnya toko modern, dan penelitian ini mengkaji reformulasi produk hukum yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan pasar tradisional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pemerintah Kota Kediri mengalami masalah koordinasi dalam melindungi pasar tradisional, dengan kecenderungan saling melempar tanggung jawab antar instansi terkait. Ketidakjelasan regulasi zonasi dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab tidak efektifnya perlindungan terhadap pasar tradisional, sehingga toko modern dapat terus berkembang. Selain itu Penelitian ini juga menekankan reformulasi produk hukum yang lebih jelas dan tegas untuk memastikan keberlanjutan pasar tradisional, termasuk pengaturan jarak antara toko modern dan pasar tradisional serta mekanisme pengawasan yang lebih baik.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Reformulasi Produk Hukum, Pasar Tradisional, Toko Modern