Studi ini mengkaji tentang praktik overclaim dalam industri kosmetik dan skincare semakin marak terjadi, di mana pelaku usaha membuat klaim berlebihan terhadap produk yang telah memperoleh izin edar dari BPOM. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam akibat hukum dari overclaim produk yang tidak sesuai dengan izin legalitas BPOM berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan teknis Klaim Kosmetika. Serta pertanggungjawaban pelaku usaha dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan fokus para peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik overclaim terhadap produk dapat berakibat pada sanksi administratif, perdata, dan pidana. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kesalahan dalam pemberian informasi kepada konsumen, baik dalam bentuk pencabutan izin edar, ganti rugi, maupun hukuman pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, efektivitas pengawasan BPOM masih menghadapi tantangan dalam mengontrol produk yang dipasarkan melalui e-commerce. Oleh karena itu, diperlukan kerangka peraturan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk menghindari penyalahgunaan klaim produk yang dapat merugikan konsumen dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Kata Kunci: Overclaim, BPOM, Perlindungan Konsumen.