Studi ini mengkaji tentang perbandingan pengaturan pornografi deepfake antara Indonesia dan Korea Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam tentang pengaturan pornografi deepfake menurut Undang Undang Pornografi Indonesia dan South Korea Act On Special Cases Concerning The Punishment Of Sexual Crimes serta urgensi pengaturan pornografi deepfake dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Pornografi Indonesia masih memiliki celah hukum dalam menangani kasus pornografi deepfake, karena UU tersebut masih mengarah kepada kasus pornografi secara fisik atau langsung. Sedangkan dalam South Korea Act On Special Cases Concerning The Punishment Of Sexual Crimes lebih rinci dalam menangani kasus pornografi deepfake karena tidak hanya mengatur pornografi secara langsung tetapi juga media apa yang digunakan dalam kasus pornografi tersebut. Urgensi dibentuknya pengaturan pornografi deepfake adalah tidak adanya payung hukum dalam menangani kasus pornografi deepfake di Indonesia. Hal ini menciptakan sebuah kekosongan hukum yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Kata kunci : Perbandingan Hukum. Urgensi. Pornografi Deepfake