Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyedia layanan internet tanpa izin berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis memanfaatkan bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia layanan internet tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar ketentuan dalam Pasal 47 UU Telekomunikasi. Selain itu, pelanggaran ini menimbulkan dampak hukum berupa sanksi pidana dan administratif yang bertujuan menjaga keadilan serta kepastian hukum dalam industri telekomunikasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk memahami pentingnya regulasi dalam menjaga ekosistem telekomunikasi yang sehat dan berintegritas.

Kata Kunci: Penyedia Layanan Internet, Tanpa Izin , Undang Undang Telekomunikasi