Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur terkait Calon Legislatif terpilih yang mundur sebelum pelantikan sehingga persoalan ini cukup bertentangan dengan perspektif asas kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi asas kedaulatan rakyat sebagai amanah konstitusi dengan adanya peraturan diperbolehkannya Calon Legislatif terpilih yang mundur sebelum pelantikan serta mengetahui pertanggungjawaban Calon Legislatif terpilih yang mundur sebelum pelantikan perspektif asas kedaulatan rakyat. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif atau legal research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi asas kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tetap harus dijaga dengan baik melalui pengaturan yang tegas mengenai hak dan kewajiban Calon legislatif, agar proses pengunduran diri meskipun sah secara hukum, tidak mengurangi esensi dari keberlanjutan pemerintahan yang sah serta legitimasi Pemilu itu sendiri. Pertanggungjawaban hukum bagi Calon legislatif terpilih yang mengundurkan diri sebelum pelantikan, dalam pandangan asas kedaulatan rakyat menegaskan pentingnya akuntabilitas terhadap keputusan yang diambil. Meskipun secara hukum tidak terdapat sanksi pidana, perdata, dan administratif bagi Calon legislatif yang mengundurkan diri, mereka tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memberikan penjelasan mengenai alasan pengunduran diri tersebut kepada masyarakat. Mekanisme penggantian Calon legislatif perlu dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang ada, untuk menjaga legitimasi demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan Indonesia.

Kata Kunci: Calon legislatif. Pemilihan umum. Kedaulatan rakyat.