Studi ini mengkaji tentang Hak Merek dalam ekonomi kreatif sebagai jaminan pembiayaan perbankan di Indonesia. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam kedudukan Hak Merek sebagai jaminan pembiayaan perbankan di Indonesia serta untuk menganalisis Hambatan dalam pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan hukum hak merek sebagai jaminan pembiayaan di atur pada ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Namun sampai saat ini, pelaksanaan hak atas merek sebagai jaminan kredit belum diterapkan oleh perbankan Indonesia. Dan hambatan hukum dalam pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif adalah Ketiadaan Standar Penilian terhadap Merek, Keterbatasan Lembaga Valuasi HKI, Ketidakpastian nilai ekonomi merek, Kurangnya Regulasi Turunan yang komprehensif, Eksekusi dan Political Will dari pihak Bank. Diperlukan standar penilaian yang objektif, lembaga valuasi yang kompeten , serta regulasi turunan yang mengatur tata cara pelaksanaan dan eksekusi hak merek sebagai jaminan pembiayaan agar skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci : Hak Merek, Ekonomi Kreatif, Jaminan Pembiayaan , Perbankan.