Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi dokter spesialis bedah sekaligus pertanggungjawaban pidana akibat malfungsi robotik dalam operasi telesurgery. Metode penelitian yang digunakan adalah legal research (normatif) dengan pendekatan perundang-undangan atau konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum secara spesifik mengatur tentang telesurgery, sehingga mekanisme analisis untuk mewujudkan kepastian hukum dengan mengadopsi dan menerapkan doktrin Natural-Probable Consequence dan The Perpetration by Another Liability Model. Berdasarkan doktrin tersebut, dokter spesialis bedah yang melakukan kelalaian medis dalam operasi bedah telesurgery hingga menyebabkan pasien cacat berat atau meninggal dunia dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin Natural Probable Consequence menyatakan bahwa dokter sebagai user yang mengoperasikan robot telesurgery sekaligus memiliki kontrol secara langsung dan memiliki kemampuan untuk menghindari potensi kerugian akibat pemanfaatan teknologi tesebut. Perusahaan juga berpotensi dijerat Pasal yang sama melalui doktrin The Perpetration by Another Liability Model apabila kelalaian dalam desain, produksi, pengujian, atau pemeliharaan robot menyebabkan malfungsi sistem sekaligus kerugian terhadap pasien. Terdapat dua upaya perlindungan hukum yakni preventif dan represif. Upaya preventif berupa perumusan regulasi dan pembatasan tanggung jawab pihak terkait, sedangkan upaya represif berupa sanksi bagi pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Malfungsi robotik telesurgery, Perlindungan hukum, Pertanggungjawaban pidana.