Organisasi Papua Merdeka merupakan organisasi separatis yang berada di Provinsi Papua. Dalam melakukan pemberontakanya, OPM telah menyebabkan banyak korban jiwa, dan kerusakan fasilitas di Papua. Hingga pada akhirnya Pemerintah Indonesia menetapkan OPM sebagai organisasi teroris menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Penetapan sebagai organisasi teroris ini memungkinkan OPM bisa berubah lagi menjadi sebuah organisasi pemberontakan yang diakui sebagi subjek hukum internasional (belligerent). Tujuan dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk menganalisis kedudukan Organisasi Papua Merdeka dalam perspektif hukum nasional di Indonesia, dan tujuan yang kedua adalah untuk menganalis akibat hukum bagi Indonesia apabila Organisasi Papua Merdeka diakui sebagai subjek hukum Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan histori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPM dapat dikategorikan sebagai organisasi teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 karena memenuhi unsur-unsur terorisme seperti penggunaan kekerasan, menimbulkan suasana teror, dan perusakan objek vital. Selain itu, OPM juga dapat dikategorikan sebagai pemberontak menurut KUHP Pasal 108 karena memenuhi unsur-unsur pemberontakan seperti melawan pemerintah dengan senjata dan bertujuan untuk melepaskan Papua dari Indonesia. Penelitian ini juga membahas implikasi hukum jika OPM diakui sebagai subjek hukum internasional, yang akan mengubah statusnya menjadi belligerent dan membawa konsekuensi hukum yang signifikan bagi OPM dan Indonesia. Kesimpulannya, OPM dalam hukum nasional Indonesia memiliki kedudukan sebagai organisasi teroris dan pemberontak, dan pengakuan sebagai subjek hukum internasional akan membawa dampak hukum bagi Indonesia.

Kata Kunci: Separatisme. Belligerent. Subjek Hukum Internasional.