Sistem pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Namun, masih banyak tanah yang tidak terdaftar, yang menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kepemilikan dan penguasaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait tanah yang tidak terdaftar serta mengidentifikasi dampak hukum bagi pemilik atau penguasanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus-kasus terkait. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pertanahan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa pendaftaran tanah bersifat wajib untuk menjamin kepastian hukum. Namun, keterbatasan akses masyarakat terhadap proses pendaftaran, kurangnya sosialisasi, serta biaya yang dianggap tinggi menyebabkan banyak tanah tidak terdaftar. Akibatnya, pemilik tanah menghadapi risiko hukum, seperti kesulitan membuktikan hak kepemilikan, potensi sengketa, hingga ancaman penguasaan tanah secara ilegal. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah, penguatan peran pemerintah dalam memberikan edukasi, serta pemberian subsidi atau insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah dan mengurangi risiko sengketa.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sengketa Tanah, Hukum Pertanahan.