Studi ini mengkaji tentang penggunaan permen sebagai bentuk pengganti uang kembalian dalam transaksi jual beli. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam mengenai penggantian uang kembalian dengan bentuk permen sebagai alat tukar pada transaksi jual beli menurut pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta tanggungjawab negara dalam menyediakan uang pecahan sebagai alat tukar pada transaksi jual beli. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penggunaan permen sebagai bentuk pengganti uang kembalian tidak dapat dibenarkan, karena permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah dalam transaksi di Indonesia dan tidak memiliki legalitas. Pada pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa semua bentuk transaksi keuangan di Indonesia wajib menggunakan uang sah, dan satu-satunya mata uang resmi di Indonesia adalah Rupiah. Dan bentuk tanggungjawab negara dalam menyediakan uang pecahan sebagai alat tukar pada transaksi jual beli adalah dengan memastikan ketersediaan uang pecahan melalui kebijakan pengedaran uang uang yang tepat dan Bank Indonesia dapat melakukan pendistribusian uang Rupiah keseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adanya layanan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Kata Kunci : Uang Kembalian, Alat Tukar, Transaksi Jual Beli