Problematika implementasi asas final and binding dalam penolakan eksekuatur putusan Arbitrase Internasional yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Asas final and binding yang melekat pada putusan Arbitrase Internasional seringkali berbenturan dengan konsep ketertiban umum yang menjadi dasar penolakan eksekuatur di Indonesia. Ketidakjelasan definisi ketertiban umum dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebabkan interpretasi yang multitafsir, sehingga Indonesia sering dianggap sebagai "unfriendly arbitration state". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan batasan makta dari ketertiban umum sebagai alasan penolakan putusan arbitrase internasional. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk menganalisis penerapan asas final and binding serta relevansi asas ketertiban umum dalam penolakan putusan Arbitrase Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas final and binding tidak bersifat absolut melekat pada putusan Arbitrase Internasional. penolakan eksekuatur berdasarkan ketertiban umum memiliki relevansi antara penghormatan hukum nasional dengan pasal V ayat (2) Konvensi New York 1958 untuk menjamin kepastian hukum putusan Arbitrase Internasional. Penelitian ini menemukan bahwa Pancasila dapat menjadi parameter konkret dalam menafsirkan ketertiban umum melalui lima dimensi nilai yang saling terintegrasi: nilai ideologis, historis, sosiologis, yuridis, dan filosofis. Dengan menggunakan kelima dimensi nilai Pancasila sebagai batasan interpretasi, penerapan asas ketertiban umum dapat dilakukan secara lebih terukur dan objektif, sehingga menciptakan keseimbangan antara perlindungan kedaulatan hukum nasional dan pemenuhan komitmen terhadap perjanjian internasional.

Kata Kunci: Final and Binding. Arbitrase Internasional. Ketertiban Umum. Pancasila