Penataan ruang parkir menjadikan beragam problematika sehingga dapat mempengaruhi pemanfaatan lahan yang tidak memberikan kemakmuran rakyat. Pertumbuhan kendaraan yang sangat signifikan mengakibatkan permasalahan serius pada lahan parkir. Retribusi parkir yang menjadi pendapatan setiap daerah seharusnya bisa dijadikan sebagai upaya peningkatan kemakmuran rakyat secara merata, namun potensi tumbuhnya pengelola parkir yang tidak memiliki izin (liar) membuat artikel ini mengurai persoalan agar dapat memberikan solusi bagi persoalan yang sama diberbagai wilayah pariwisata alam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, Bagaimana pengaturan dan penindakan parker liar di Kota Kediri berdasarkan hukum yang berlaku serta Apakah penindakan parker liar di Kota Kediri telah memenuhi asas-asas hukum pidana dan hukum administrasi. Tujuan Penelitian ini yaitu Untuk mengkaji secara mendalam pengaturan dan penindakan parkir liar di Kota Kediri berdasarkan hukum yang berlaku dan Untuk Mengkaji secara mendalam penindakan parkir liar di Kota Kediri telah memenuhi asas-asas hukum pidana dan hukum administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif, yang mengkaji secara studi dokumen. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Penelitian Kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini dalam konteks hukum pidana, parkir liar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau mengganggu lalu lintas. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku parkir liar dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau hukuman lainnya, apabila tindakan tersebut memenuhi unsur pidana dalam hukum dan dalam konteks perspektif hukum administrasi, parkir liar sering kali melanggar peraturan daerah yang mengatur tata cara parkir dan penggunaan fasilitas umum. Pemerintah Kota Kediri melalui dinas terkait memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan tersebut, baik melalui tindakan administrative seperti penarikan retribusi parker atau penertiban langsung terhadap kendaraan yang diparkir di tempat yang tidak semestinya. Penegakan hukum administrasi ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban di ruang publik dan mengurangi kemacetan.

Kata Kunci : Kendaraan, Penindakan Parkir Liar, Peraturan Daerah Kota Kediri