Perkembangan teknologi informasi selain membawa dampak positif, tetapi juga negatif berupa munculnya tindak pidana cracking. Meskipun di Indonesia telah ada ketentuan yang mengakomodir terkait cracking, tetapi masih ditemukan kendala dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana cracking serta efektivitas peraturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana cracking dalam perspektif hukum pidana khusus di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (legal research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, terkait tindak pidana cracking di Indonesia telah diakomodir melalui Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (3) UU ITE 19/2016. Sementara itu, dalam UU PDP tidak diakomodir secara eksplisit perihal tindak pidana cracking. Namun, pada Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) UU PDP mensiratkan unsur perbuatan cracking berupa pengaksesan data pribadi secara ilegal. Efektivitas UU ITE 19/2016 dan UU PDP masih belum cukup mampu dalam memerangi tindak pidana cracking dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat kepolisian. Tantangan tersebut diklasifikasikan menjadi empat aspek hambatan, yakni: aspek penyidikan, aspek alat bukti, aspek fasilitas, dan aspek yurisdiksi. Adapun upaya untuk menghadapi hambatan tersebut, yakni: (1) Diperlukan pelatihan khusus yang memberikan pemahaman tentang dunia siber kepada penyidik; (2) Diperlukan keterampilan ahli dengan dibantu teknologi mutakhir guna menganalisa alat bukti yang beresiko dapat secara mudah dimodifikasi, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku; (3) Diperlukan fasilitas yang dapat mendukung kinerja kepolisian melalui pengoptimalan keterampilan forensik digital; dan (4) Diperlukan perhatian yang lebih terhadap pemetaan tempat/fisik terkait dengan terjadinya cybercrime.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Cracking, Hukum pidana khusus.