Dalam sektor pertanian Indonesia, kemitraan antara petani dan mitra bisnis sering kali tidak melibatkan badan hukum yang jelas, yang mengarah pada ketidakpastian hukum dan risiko yang lebih tinggi. Ketiadaan badan hukum menimbulkan masalah terkait dengan kepastian hak dan kewajiban, perlindungan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi ketiadaan badan hukum dalam hubungan perjanjian kemitraan pertanian dalam transaksi skala besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang menganalisis peraturan yang berlaku terkait kemitraan pertanian dan keberadaan badan hukum dalam transaksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra dalam transaksi kemitraan dengan petani yang tidak berbadan hukum cenderung menghadapi risiko tinggi terkait perlindungan hak-hak hukum mereka, serta kesulitan dalam menuntut ganti rugi atau penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar setiap transaksi kemitraan dalam sektor pertanian sebaiknya didasarkan pada perjanjian yang terdaftar secara legal dan melibatkan badan hukum yang jelas guna memberikan kepastian hukum dan melindungi semua pihak yang terlibat dalam hubungan kemitraan.

Kata Kunci: Kemitraan Pertanian, Badan Hukum, Perlindungan Hukum