Studi ini meneliti permasalahan mendasar dalam Sistem Hukum di Indonesia, yaitu banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang saling bertentangan atau mengalami Conflict of Norm. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tumpang tindihnya kewenangan dalam pembuatan peraturan, kurangnya koordinasi antarlembaga pembuat regulasi, serta perubahan kebijakan yang tidak diiringi dengan revisi terhadap peraturan sebelumnya. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum yang dapat menghambat efektivitas kebijakan, menciptakan celah hukum, dan memperburuk Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Studi ini juga mengeksplorasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai solusi untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, guna menciptakan sistem hukum yang lebih terintegrasi, konsisten, dan responsif terhadap perubahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pemanfaatan AI dalam mendeteksi dan menyelesaikan konflik norma di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah Legal Research (Normatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan merupakan proses penyelarasan dan penyesuaian norma hukum untuk menciptakan keselarasan dan konsistensi dalam sistem hukum. Dalam konteks Hukum di Indonesia, harmonisasi diperlukan untuk mengatasi Conflict of Norm yang sering muncul akibat pluralisme hukum dan tumpang tindihnya peraturan. Conflict of Norm terjadi ketika terdapat pertentangan antara dua atau lebih Peraturan Perundang Undangan, baik secara hierarkis (vertikal) maupun fungsional (horizontal). Dampak dari Conflict of Norm adalah ketidakpastian hukum, kebingungan akibat peraturan yang saling bertentangan, terhambatnya pelaksanaan program pembangunan nasional, serta munculnya sengketa hukum antara pemerintah pusat dan daerah atau antarlembaga. Tujuan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Indonesia adalah untuk menciptakan Kepastian Hukum, yaitu sistem hukum yang jelas dan tidak bertentangan; Efektivitas Penegakan Hukum, yaitu memastikan peraturan dapat dilaksanakan dengan baik; dan Pencegahan Konflik Norma, yaitu mencegah pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti analisis data, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Dalam konteks Sistem Hukum, AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. AI dapat berperan dalam analisis data, Identifikasi Konflik Norma, dan Prediksi Dampak Hukum. Indonesia dapat memanfaatkan AI untuk mendukung proses Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan, seperti Identifikasi Conflict of Norm, Penyusunan Naskah Akademik,
Evaluasi dan Monitoring Peraturan, serta Peningkatan Aksesibilitas Hukum.

Kata Kunci : Undang-Undang, Harmonisasi, Artificial Intellegence (AI).