Studi ini mengkaji tentang peraturan penelantaran pasien dengan penyakit infeksi menular, yang dimana peran negara, dinas terkait, tenaga medis, dan keluarga. Kendati demikian, masih ada bagian dimana peran-peran tersebut tidak hadir dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam peraturan penelantaran pasien dengan penyakit infeksi menular. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah mengenai kasus penelantaran pasien dengan penyakit infeksi menular yang erat kaitannya dengan suatu peraturan perundang undangan yang mengatur. Sebagaimana kasus pasien T4/tempat tinggal tidak tetap memiliki faktor lebih mungkin dalam kurangnya mendapatkan penanganan dan penatalaksanaan yang layak. Dengan itu pasien lebih mungkin untuk ditelantarkan oleh beberapa pihak yang bersangkutan bahkan oleh negara itu sendiri. Hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dinas Sosial sebagai pengembang tugas dan fungsinya untuk pembantuan pemerintah melaksanakan urusannya di bidang sosial yang pada kasus ini yaitu penelantaran dengan kondisi tempat tinggal tidak tetap pada pasien dengan penyakit infeksi menular. Tanggung jawab untuk merawat pasien juga dimaksudkan adalah pihak tenaga medis. Dikarenakan, tidak melakukan upaya kesehatan dan pembiaran pasien untuk tidak melakukan pengobatan berdasar dari permintaan pasien itu sendiri merupakan salah satu karakteristik dari euthanasia pasif yang telah diatur pada KUHP pada Pasal 304. Hukum positif juga menetapkan bawasannya keluarga yang melakukan pembiaran tanpa mengobati dan pengurus pasien dalam lingkup keluarganya, hal ini menjadi salah satu golongan dari kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) sesuai dengan Pasal 9 (1) Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Tangga.

Kata kunci : penelantaran pasien, euthanasia pasif, penelantaran keluarga