Jual beli tanah merupakan salah satu bentuk peralihan hak yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks tanah bekas Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah habis, muncul permasalahan terkait legalitas peralihan haknya, khususnya mengenai apakah bekas pemegang hak masih memiliki kewenangan untuk menjual tanah tersebut dan bagaimana prosedur pengajuan hak baru bagi pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum tanah bekas HGB yang telah habis masa berlakunya dalam kaitannya dengan perbuatan hukum jual beli, serta mengkaji mekanisme pengurusan hak baru bagi pembeli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 26/Pdt.G/2024/PN.Kdr. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta yurisprudensi yang berkaitan dengan status hukum tanah bekas HGB.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah dengan HGB yang telah habis masa berlakunya pada dasarnya kembali menjadi tanah negara, sehingga bekas pemegang hak tidak memiliki kewenangan untuk melakukan jual beli. Namun, dalam praktiknya masih terdapat peralihan hak yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang sah. Adapun bagi pembeli yang telah memperoleh tanah tersebut, pengajuan hak baru harus dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Kata Kunci: Hak Guna Bangunan, Hak atas Tanah, Permohonan Hak Baru.