Skripsi ini mengkaji secara mendalam implikasi hukum yang muncul ketika Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dimiliki seorang pewaris telah berakhir masa berlakunya, khususnya dalam konteks klaim kepemilikan yang diajukan oleh pihak penyewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah hukum yang ada dalam pengaturan SHGB yang telah kadaluwarsa, serta menganalisis kedudukan hukum ahli waris dalam menghadapi situasi tersebut Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai SHGB yang habis masa berlakunya masih bersifat parsial dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini semakin kompleks ketika terdapat klaim kepemilikan dari pihak penyewa, yang seringkali menimbulkan sengketa berkepanjangan. Analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang ada menunjukkan bahwa ahli waris seringkali menghadapi kendala dalam mempertahankan haknya atas tanah yang sebelumnya dikuasai berdasarkan SHGB yang telah kadaluwarsa. Ketidakjelasan hukum ini berpotensi merugikan ahli waris dan menimbulkan ketidakadilan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SHGB, khususnya terkait dengan mekanisme peralihan hak setelah masa berlakunya habis. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Hak Guna Bangunan, Ahli Waris, Hak Milik, Klaim Kepemilikan, Hukum Waris, Hukum Agraria