Studi ini membahas tentang tindakan penguasaan tanah yang dilakukan secara melawan hukum atas bidang tanah yang telah dilakukan eksekusi oleh pengadilan. Adapun permasalahan yang akan dikaji meliputi: (1) Bagaimanakah status kepemilikan tanah yang telah dilakukan eksekusi oleh pengadilan?; dan (2) Bagaimanakah tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penguasaan tanah secara melawan hukum terhadap bidang tanah yang telah dilakukan eksekusi oleh pengadilan? Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengkaji status kepemilikan tanah yang telah dilakukan eksekusi oleh pengadilan, serta menganalisis dan mengkaji tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penguasaan tanah secara melawan hukum terhadap bidang tanah yang telah dilakukan eksekusi oleh pengadilan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwasanya: (1) Status kepemilikan tanah yang telah dilakukan eksekusi oleh pengadilan merupakan hak milik dari pihak yang menang dalam perkara, dimana dengan dilaksanakannya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka ia secara yuridis maupun secara fisik merupakan pihak menjadi pemegang hak atas tanah yang berhak menguasai dan memanfaatkan tanah bersangkutan; (2) Tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penguasaan tanah secara melawan hukum terhadap bidang tanah yang telah dilakukan eksekusi oleh pengadilan adalah dengan membuat pengaduan dan atau laporan ke kepolisian atas dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP jo. Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Kata kunci: penguasaan tanah, melawan hukum, eksekusi