Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019 serta untuk mengetahui faktor apasajakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019 dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri. Jenis data yang digunaka adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama yang didapatkan dari wawancara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019 yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi legislasi serta beberapa pegawai sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri. Data sekunder adalah adalah data yang mendukung data primer baik data dari internet maupun kepustakaan. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data kualitatif dengan model interaktif data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :Bahwa tata cara pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019 sudah benar menurut aturan yang berlaku, akan tetapi dari peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah yang sudah dibahas hanya ada 1 (satu) peraturan daerah yang merupakan hasil inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019 lebih banyak bertindak hanya dalam hal pembahasan dan pengesahan saja, bukan pencetus ide. Hambatan yang muncul dari pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019 antara lain: Penyusunan Prolegda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat di tingkat pusat; Kurang optimal melibatkan masyarakat/stake holder dalam proses penyusunan dan pembentukan; Penyusun/perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah daerah dan partai yang memiliki kursi terbanyak; Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan; Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan. Dari hambatatan- hambatan tersebut solusinya adalah : Susun Prolegda dengan koordinasi Pemda; Masyarakat dan Stake Holder perlu dilibatkan dalam setiap proses pembentukan suatu Peraturan Daerah agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam tertampung; Kaji dan Evaluasi daftar Tunggu Raperda yang sudah ada di DPRD; Anggota DPRD harus bisa merubah mindset dari Taylor menjadi Designer Kebijakan; Alat Kelengkapan DPRD yaitu Badan Legislatif harus mampu difungsikan secara baik; Aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan harus dipertimbangkan dengan cermat dan teliti.

Kata kunci: Pelaksanaan, fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri