Penelitian ini membahas tentang system peradilan anak yaitu menunjukkan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Permasalahan atau rumusan masalah penelitian ini yaitu apa syarat diversi pada Pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dan bagamaimana implementasi pasal 7 ayat(1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri). Metode penelitian ini adalah empiris yaitu penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber data hukum primer, sekunder dan tersier. Dan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan wawancara dan observasi serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syarat Diversi Pada Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sudah tercantum di dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Meskipun demikan, memang tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan batasan syarat-syarat kasus yang bisa diupayakan diversi serta implementasi upaya diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum telah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kata kunci: Diversi, Anak, Kejaksaan.