Di Indonesia beberapa pekan lalu diramaikan dengan adanya berita kasus peralihan kelamin oleh salah satu prajurit TNI, dia adalah seorang penderita Hipospadia yang berstatus awal sebagai perempuan dan saat ini dia sudah dinyatakan sebagai laki-laki seutuhnya. Di Kabupaten Kediri pula seorang anak penderita Hipospadia bernama Ani Kasanah yang memperjuangkan haknya sebagai laki-laki seutuhnya. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengadilan memberikan jalan keluar seorang penderita kelainan genital atau hipospadia, agar mendapat perhatian serta status hukum yang tetap. Penelitian ini dilaksanakan di Instansi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Perkembangan teknologi di Indonesia khususnya di dunia kesehatan, memungkinkan penderita kelainan genital atau hipospadia untuk melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin, namun tindakan tersebut tidak akan terlepas dari masalah. Adapun permasalahan tersebut diuraikan dari beberapa aspek penting. Tujuan penelitian ini untuk memperjuangkan seseorang penderita kelainan genital atau hipospadia agar memperoleh haknya dengan status hukum yang tetap dan jelas. Bahwasanya, didalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang dapat membantu jika terjadi permasalahan yang sama kedepannya. Rumusan masalah yang pertama (1); Bagaimanakah status hukum jenis kelamin bagi seorang hipospadia / penderita kelainan genital, (2); Bagaimana perubahan status jenis kelamin akibat kelainan genital ditinjau dari segi HAM. Dalam proses tercapainya tulisan ini, sang penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap para narasumber serta pengambilan dokumentasi. Metode penelitian ini bersifat empiris, yang dimana seluruh data sudah melalui observasi yang bertujuan untuk mendapatkan sumber ilmiah yang faktual. Dan hasil dari penelitian ini yakni; (1) Hasil kromosom yang menunjukan genetika 46 XY, berarti secara genetik Ani Kasanah adalah laki-laki seutuhnya dan permohonannya telah dikabulkan oleh hakim dan sudah ditetapkan status jenis kelaminnya oleh pejabat pencatatan sipil setempat. (2); Dasar hukum dari penelitian ini adalah UUD 1945 Pasal 28, Yang merupakan hak bagi setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap jati dirinya.

Kata Kunci: Hipospadia, Peralihan Status Kelamin, Yuridis HAM.