Masa pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease-19) yang belum berakhir, membayang – bayangi mengenai virus corona yang tak terlihat namun mematikan sangatlah meresahkan. Tenaga medis dan kesehatan mempunyai peran krusial dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang secara langsung menangani pasien yang terjangkit virus COVID-19. Telah banyak kejadian menyebutkan bahwa ketidakadilan berupa tindakan maupun perkataan yang dialami tenaga medis dan kesehatan. meski akibat dari penganiayaan tidak menimbulkan luka berat akan tetapi tindakan mereka mau merawat keluarga pelaku yang terkonfirmasi COVID-19 sudah merupakan tindakan yang beresiko. Tenaga medis justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari keluarga pasien dimasa pandemi seperti ini. Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi petugas medis akibat penganiayaan oleh keluarga pasien dimasa pandemi COVID-19. (2) Menganalisis formulasi kebijakan pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan petugas medis dimasa pandemi COVID-19. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu pada KUHP, UU Kesehatan, UU Tenaga Kesehatan, UU Kekarantinaan Kesehatan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan : (1) Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga dimasa pandemi COVID-19 dapat dikatakan belum maksimal, dari Undang-Undang kesehatan, tenaga kesehatan, kekarantinaan kesehatan dan KUHP belum mengatur secara spesifik tentang sanksi pidana bagi pelaku. (2) Kekarantinaan kesehatan jangan dimaknai sempit sebagai bentuk isolasi mandiri, dalam proses penegakan hukum pelaku penganiayaan tenaga medis hendaknya menggunakan sistem perumusan sanksi pidana kumulatif baik dalam proses penuntutan atau dalam hal penjatuhan sanksi pidana. Menambahkan unsur “penganiayaan terhadap tenaga medis dimasa pandemi” didalam Pasal 356 KUHP sebagai salah satu unsur pemberatan sanksi yang dapat menambahkan sanksi pidana yakni sepertiga hukuman dari apa yang sudah ditentukan oleh Pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP

Kata kunci: formulasi, pemberatan pidana, penganiayaan, tenaga medis, COVID-19.