Keluarga bahagia sejahtera lahir batin adalah keluarga yang terpenuhinya kebutuhan lahir berupa pangan, sandang, dan papan serta kebutuhan rohani yang berupa keamanan, ketentraman, dan religiusnya. Lazimnya sebuah keluarga memiliki harta benda baik harta benda milik pribadi suami atau isteri maupun harta benda milik bersama. Berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi perceraian, harta bersama akan dibagi menjadi milik mantan suami dan mantan isteri sesuai dengan hukum yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut, yakni dapat sesuai hukum adat, hukum agama atau hukum lainnya. Dalam hukum Islam, harta bersama diakui keberadaanya berdasarkan kaidah “Al Adatu Muhakkamah” (Adat itu dapat dijadikan hukum). Prinsipnya, harta bersama dibagi menjadi dua bagian yang sama untuk mantan suami dan mantan isteri. Untuk mendapatkan konsep yang adil tentang terbentuknya harta yang diperoleh selama perkawinan adalah karena adanya keterlibatan suami isteri secara bersama sama untuk mendapatkan dan mengumpulkan penghasilan yang akhirnya dapat membentuk sebuah kekayaan rumah tangga yang lazim disebut sebagai harta bersama.Pembagian harta bersama menjadi dua bagian sama rata tanpa mempertimbangkan besar kecilnya peranan masing-masing pihak, taat atau tidaknya suami atau isteri terhadap kewajibannya masing-masing ketentuan tersebut diatur di dalam hukum positip oleh karennya metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode normatif. Sedangkan metode analisnya menggunakan metode deduktif. Melalui pendekatan teori hak dan kewajiban, teori syirkah, dan teori keadilan, tesis ini telah menemukan solusi pembagian harta bersama sebagai Akibat Pereraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pembagian harta bersama dengan separoh separoh, merupakan konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dengan ketentuanang ada. Berdasarkan pola pikir tersebut, maka kasus seagaimana yang telah penulis paparkan diatas, pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dapat di lakukan dengan mengajukan gugatan pembagian harta bersama, karena masing – masing mantan suami atau mantan istri masih mempunyai hak terhadap harta bersama dan hak tersebut tetap ada selama harta bersama tersebut belum dibagi diantara mantan istri ataupun mantan suami. Hambatan –hambatan yang terjadi dalam pembagian harta bersama , baik hambatan itu terjadi saat persidangan maupun hambatan pembagian harta bersama paska adanya putusan Pengadilan. Hambatan dan kesulitan para pihak yang kemudian oleh majelis hakim diputus dengan putusan yang adil menyebabkan adanya jaminan bahwa pembagian harta bersama dapat dijalankan, sehinga mantan pasangan suami istri mendapatkan hak – haknya terhadap harta bersama.

Kata Kunci : Pembagian Harta Bersama