Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 62 Ayat (3) huruf c yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015 serta akibat hukum terhadap desa yang melakukan pengisian perangkat desa yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi dan memiliki akibat hukum yang merugikan bagi desa yang melaksanakannya. Untuk itu diperlukan penyelarasan antara Peraturan Daerah dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

Kata Kunci: Peraturan Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum. Pengisian perangkat desa. Konsistensi hukum.