Studi ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari perspektif Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09 Tahun 2006 mengenai etika hakim. Rumusan masalah mencakup etika hakim yang berbeda pendapat dalam putusan tersebut dan akibat hukum dari pelanggaran etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika hakim dan dampak hukum pelanggaran dalam konteks putusan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dissenting opinion hakim tidak melanggar prinsip "Sapta Karsa Hutama", sementara pelanggaran berat oleh Anwar Usman, Hakim Ketua MK, berujung pada pemecatan. Putusan ini diduga dipengaruhi kepentingan politik untuk mendukung pencalonan Gibran Rakabuming Raka, mencederai integritas Mahkamah Konstitusi dan menandakan kemunduran dalam sistem demokrasi serta hukum yang mengutamakan keadilan.

Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Dissenting Opinion