Perkawinan sebagai institusi sosial memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia. Salah satu pasal yang penting dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 7 Ayat 1, yang menetapkan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penerapan Pasal 7 Ayat 1 tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas Kantor Urusan Agama, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo telah memberikan kontribusi dalam memastikan legalitas perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, beberapa tantangan juga teridentifikasi dalam implementasi pasal tersebut, seperti proses administrasi yang kompleks dan kurangnya pemahaman masyarakat akan persyaratan yang harus dipenuhi.
Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana peraturan hukum diimplementasikan di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam konteks perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo dan mungkin juga di tempat-tempat serupa di seluruh Indonesia.

Kata kunci : Penerapan Hukum, Pasal 7 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan, Kantor Urusan Agama, Studi Kasus