Penelitian ini mengangkat isu hukum mengenai penerapan Article 11 dan 20 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dalam konteks sengketa perdagangan internasional, khususnya pada kasus larangan ekspor nikel oleh Indonesia tahun 2021 dan pembatasan ekspor bahan mentah oleh China tahun 2009. Permasalahan utama yang diteliti adalah bagaimana perbandingan penerapan kedua pasal tersebut dalam praktik penyelesaian sengketa di World Trade Organization (WTO) serta apa yang menjadi pertimbangan hukum WTO dalam mengabulkan gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan Indonesia. Isu ini penting karena mencerminkan dilema yang dihadapi negara berkembang dalam menyeimbangkan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam dengan kewajiban internasional di bawah kerangka perdagangan multilateral. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif bagaimana Article 11 yang melarang quantitative restrictions diterapkan pada kedua kasus, serta bagaimana Article 20 digunakan sebagai dasar pembelaan namun ditolak oleh WTO. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pertimbangan WTO dalam menilai legalitas kebijakan ekspor Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan perundang
undangan dan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi teks GATT 1994, putusan WTO Dispute Settlement Body pada kasus Indonesia dan China, serta hukum nasional terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun China dinyatakan melanggar Article 11 GATT karena memberlakukan pembatasan ekspor yang menghambat akses pasar negara lain. Upaya pembelaan keduanya berdasarkan Article 20 ditolak karena tidak memenuhi prinsip proporsionalitas, non-diskriminasi, serta dianggap sebagai bentuk disguised restriction. Panel WTO menilai kebijakan hilirisasi Indonesia, meskipun bertujuan untuk pembangunan domestik, tetap tidak dapat dibenarkan di bawah pengecualian GATT. Hal ini menegaskan bahwa strategi hilirisasi harus disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban hukum internasional agar tidak memicu sengketa serupa di masa depan.

Kata Kunci: Larangan Ekspor, Nikel, WTO, Sengketa Perdagangan.